kritikan mengenai uu koperasi

Tugas Softskill : kritikan mengenai uu koperasi

Nama kelompok :    

1. Ramandian

2. I’im Firmansyah

3. Yan Ihsani

4. Taufik Iqbal

 

Kritik Mengenai UU No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012  tentang Perkoperasian memiliki beberapa kelemahan dan mewarisi sifat tradisi perkoperasian kolonial. Salah satu contohnya yaitu semangat koperasi dihilangkan kemandiriannya dan disubordinasikan di bawah kepentingan kapitalisme maupun negara. Campur tangan pemerintah dan kepentingan pemilik modal besar sangat terbuka dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Koperasi dijelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dari definisi tersebut mengandung makna koperasi sebagai badan hukum yang tidak ada bedanya dengan badan usaha uang lain.

Dan dalam Pasal 75 Undang-Undang ini yang mengatur soal penyertaan modal tidak mengenal adanya pembatasan. Akibatnya, koperasi bisa kehilangan kemandiriannya dan anggotanya hanya sekadar dijadikan objek pinjaman bagi pemilik modal besar.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 juga mempertahankan keberadaan koperasi golongan fungsional. Pada Pasal 27 ayat (1), syarat keanggotaan koperasi primer adalah mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi. Lebih lanjut dalam penjelasn disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kesamaan kepentingan ekonomi adalah kesamaan dalam hal kegiatan usaha, produksi, distribusi, dan pekerjaan atau profesi.

Karakteristik Undang-Undang No, 17 Tahun 2012 yang mempertahankan koperasi golongan fungsional dan meniadikan koperasi produksi itu jelas  dengan perkembangan koperasi yang berlangsung secara internasional. Dengan tujuan dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, justru Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 diwaspadai menjadi ancaman serius terhadap keberadaan koperasi di Indonesia.

Selain itu, pada Pasal 78 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 mengatur koperasi dilarang membagikan profit apabila diperoleh dari hasil transaksi usaha dengan non-anggota, yang justru seharusnya laba sebuah koperasi sudah sewajarnya dibagikan kepada anggota. Hal ini cukup membuktikan ketidak berpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Hal ini yang sudah kita ketahui bersama bahwa koperasi sangat sulit melakukan transaksi dengan nilai laba tinggi kepada anggotanya, karena justru menekan laba demi memberikan kesejahteraan kepada anggotanya.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang terbaru, memang telah menuai kritik dari banyak pihak khususnya para pegiat koperasi di pelosok negeri. Bagaimana tidak, UU yang seharusnya melindungi ekonomi rakyat isinya justru sangat bertentangan dengan tujuan dari gerakan ekonomi kerakyatan

Yang lebih parah lagi adalah bunyi Bab VII tentang modal. Dalam bab tersebut, pemupukan modal awal koperasi melalui modal penyertaan dari pihak luar serta sertifikat modal dianggap tidak berkeadilan. Bermakna apakah modal penyertaan dan sertifikat modal tersebut bagi keberlangsungan koperasi kedepan. Permodalan koperasi yang dahulu dihimpun secara swadaya dari anggota, kini berganti dengan model capital base yang membuka peluang pihak luar untuk menanamkan modalnya. Dengan adanya sertifikat modal, koperasi kini lebih mirip perusahaan yang menjual kepentingan melalui saham dan dikendalikan oleh pasar.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s